KEUANGAN ISLAM : Rahmatan Lil ‘Alamin

Teori Keuangan Al-Ghazali (Konsep Keuangan Islam Rohmatan Lil ‘Alamin)

A. Definisi Uang1
Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya bahwa dunia Islam pada masa al-Ghazali sudah mengenal dan menggunakan mata uang sebagai media dalam transaksi. Bahkan sejak awal kedatangan Islam mata uang dinar dan dirham menjadi mata uang resmi yang berlaku di dunia Islam. Dalam karyanya, Ihya, al-Ghazali menyadari betapa pentingnya peranan mata uang dalam sebuah sistem perekonomian. Dia menyatakan:
“…setiap manusia memerlukan bermacam-macam materi dalam hal kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya. (tapi) terkadang ia tidak mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan tersebut sedangkan saat itu ia memiliki barang yang sedang tidak ia butuhkan. Karena itu diperlukan adanya suatu alat tukar (uang) dan alat pengukur nilai bagi benda-benda yang akan dipertukarkan. Karena tidak mungkin seseorang yang memiliki unta menyerahkan unta yang dimilikinya (hanya) untuk mendapatkan za’faran. Lagi pula tidak ada korelasi antara za’faran dengan unta yang dapat menunjukkan perbandingan harga antara keduanya.”2
Kesulitan yang digambarkan dalam ungkapan al-Ghazali di atas akan nampak sekali dalam sebuah perekonomian yang masih menggunakan sistem barter dalam setiap transaksinya. Sebab dalam sebuah ekonomi barter terdapat kesulitan-kesulitan yang sulit dipecahkan tanpa adanya alat tukar (uang). Kesulitan-kesulitan tersebut meliputi double bahkan multiple coincidence of wants, yaitu harus ada pertemuan kebutuhan yang saling bersesuaian antara dua orang yang akan melakukan transaksi dengan barang yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kesulitan lain adalah dalam hal valuation, yaitu dalam hal menentukan perbandingan nilai atau harga dari dua jenis barang yang akan dipertukarkan, misalnya satu kilogram beras dengan seekor sapi, tentu nilainya tidak sebanding dan untuk menentukan perbandingan nilainya tidak mungkin sapi tersebut harus dipotong-potong menjadi bagian kecil yang setara dengan nilai beras tersebut. Kesulitan berikutnya adalah antara kedua orang yang mempunyai kepentingan yang bersesuaian tersebut, dengan barang yang dimiliki keduanya, serta dengan ukuran perbandingan nilai yang sudah diketahui harus bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan transaksi. Di samping itu sistem pertukaran langsung atau barter membatasi pilihan bagi pihak-pihak yang melakukan.3 Karena itulah ditemukannya mata uang dalam dunia perekonomian merupakan suatu revolusi besar yang tidak hanya dapat mengatasi kesulitan dalam perekonomian barter, tetapi juga membawa perkembangan yang sangat signifikan.
Dalam pandangan al-Ghazali, uang adalah:
“…nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).”4
Inilah yang menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali, yaitu uang adalah:
Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (medium of exchange).
Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).
Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.
Karena itu ia mengibaratkan uang sebagai “cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.”5 Dengan melihat kriteria tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam memberikan definisi uang, al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi. Definisi yang demikian lebih komprehensif dibanding dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh kebanyakan ekonom konvensional. Sebab kebanyakan dari mereka mendefinisikan uang sebatas pada fungsi-fungsi yang melekat padanya,6 yaitu means of exchange, measure of value, medium of deferred value dan store of value.
Rolling Thomas mendefinisikan uang sebagai berikut:
“something that is readily and general accepted by the public in payment for the sale of
goods, service and other valuable assets and for payment of debt.”7

B. Teori Evolusi Uang
Al-Ghazali juga menyadari bahwa uang tidak ditemukan dengan begitu saja. Penggunaanya dalam sistem ekonomi melalui proses yang panjang. Secara panjang-lebar teori evolusi uang dalam pandangan al-Ghazali dapat dikemukakan sebagai berikut:
“…dan materi yang paling penting adalah makanan kemudian pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Demikian pula dengan tempat-tempat vital lain seperti pasar, lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Selanjutnya (diantara materi yang penting) pakaian, peralatan rumah tangga, alat transportasi, peralatan berburu, peralatan pertanian dan perang. Kemudian timbullah tuntutan kebutuhan terhadap jual-beli, sebab terkadang seorang petani tinggal di pedesaan yang tidak menyediakan peralatan pertanian. Di sisi lain pandai besi dan tukang kayu tinggal di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi dan sebaliknya. Kedua pihak harus saling mengadakan pertukaran kebutuhan masing-masing dengan cara mengadakan suatu transaksi. Hanya saja misalnya ketika tukang kayu hendak mendapatkan makanan dengan menukar perkakasnya, terkadang si petani sedang tidak butuh terhadap alat tersebut. …..kemudian disebabkan aktifitas tersebut timbul kebutuhan akan mata uang. Sebab seseorang yang hendak membeli makanan dengan sepotong pakaiannya, bagaimana mungkin mengetahui kadar perbandingan antara pakaian dan makanan tersebut. Transaksi demikian berlangsung sedemikian rupa dengan menggunakan alat tukar yang bermacam-macam, seperti pakaian dengan makanan, hewan dengan pakaian dan sebagainya, di mana benda-benda tersebut tidak layak (untuk dijadikan alat tukar). Maka harus ada “hakim yang adil” (hakim mutawasit)sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan (kebutuhan) antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian diperlukan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama tidak lain adalah bahan-bahan tambang (logam). Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak dan tembaga.8
Dalam ekonomi konvensional dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, antara lain teori sejarah, teori kedaulatan atau penetapan penguasa, teori konvensi dan lain-lain. Teori sejarah menjelaskan bahwa dipergunakannya uang oleh suatu masyarakat pada dasarnya melalui proses dan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut menurut Werner Sombart adalah sebagai berikut:
“Mula-mula masyarakat yang tinggal di sebuah tempat hidup secara sederhana (primitive) dalam corak kehidupan komunal. Komponen utama masyarakat terdiri atas para keluarga petani yang secara praktis memproduksi barang untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian belum ada pemisahan antara faktor produksi dan faktor konsumsi. Sehingga pelaku ekonomi sekaligus berperan sebagai produsen dan konsumen. Karenanya sejauh itu masyarakat belum membutuhkan adanya media transaksi semacam uang. 9 Pada suatu masyarakat yang setingkat di atasnya pertukaran barang sudah mulai dijumpai meskipun masih terbatas pada suatu komunitas yang sempit. Pertukaran tersebut sifatnya masih terselubung (siluet trade), dalam arti bahwa pertukaran belum mengenal adanya pasar dan hanya akan terjadi jika ada keinginan atau kebutuhan yang dapat saling dipenuhi. Sistem inilah yang disebut dengan barter. Setiap barang dapat berfungsi sebagai uang selama terdapat kesepakatan di antara mereka yang mengadakan transaksi maupun mengenai rasio tukarnya. Akan tetapi sistem barter ternyata menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri dalam pelaksanaannya. Kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan digunakannya uang dalam transaksi pertukaran barang dan jasa.10 Hipotesa yang dibangun dalam teori sejarah ini adalah uang merupakan konsekuensi logis dari perkembangan aktifitas tukar-menukar barang dan jasa yang terjadi dalam masyarakat.”
Terhadap hipotesa ini Knapp dan Keynes tidak menerima begitu saja. Keduanya berusaha menyempurnakan dengan menunjukkan realitas bahwa selama belum mendapatkan pengakuan yang resmi dari penguasa, suatu benda yang berfungsi sebagai alat tukar dalam masyarakat luas sekalipun, belum dapat disebut sebagai uang. Jadi menurut Knapp uang adalah ein gerchap der rechtordnung. Karena itu teori yang diajukan oleh Knapp dan Keynes disebut dengan teori Negara.11
Davanzati dan Montanri mengajukan teori Konvensi yang secara ringkas menyatakan bahwa uang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan mufakat atau konvensi. Teori tersebut didasarkan atas kesadaran bahwa dalam kehidupan ekonomi barang dan jasa saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain, sehingga karenanya memerlukan adanya perantara yang dapat mempertemukan kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Perantara itu tidak lain adalah uang. Karena teori ini mendasarkan proses terbentuknya uang atas dasar kesepakatan bersama atau konvensi, maka disebut dengan teori konvensi.12 Sejalan dengan teori konvensi Samuelson mengatakan bahwa uang adalah “kesepakatan masyarakat dalam artifisial.”13
Meskipun al-Ghazali dalam memberikan definisi tentang uang tidak menyebutkan harus disyahkan oleh penguasa, tetapi pada bagian lain ia mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk untuk itu.14 Ini merupakan kenyataan bahwa dia tidak mengingkari bahwa suatu barang tidak dapat berfungsi sebagai uang sebelum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, meskipun seandainya masyarakat telah menggunakannya dalam proses transaksi secara luas. Dalam pernyataannya ia menegaskan:
“…kemudian timbul kebutuhan terhadap harta yang tahan-lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga untuk selanjutnya diperlukan pencetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya. (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat percetakan uang dan bank …”15

C. Jenis Mata Uang
Mata uang yang berlaku pada masa al-Ghazali terbuat dari emas dan perak, yaitu dinar dan dirham, yang merupakan bahan terbaik untuk membuat mata uang. Dalam sejarah ekonomi modern, dipilihnya emas dan perak sebagai bahan mata uang memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Sebab kedua bahan tersebut dinilai memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai uang. Syarat-syarat tersebut adalah:
Generally acceptability (diterima secara luas). Maksudnya adalah suatu benda dapat djadikan uang apabila ia diterima atau disukai oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Suatu kenyataan bahwa sekarang ini baik uang logam maupun uang kertas yang kadang-kadang memiliki nilai nominal jauh melebihi nilai intrinsiknya dapat berlaku karena diterima oleh masyarakat. Alasan penerimaan ini bukan karena melihat bentuk maupun bahannya, melainkan karena uang memiliki purchasing power (daya beli). Artinya dengan uang dapat dibeli barang atau jasa apapun yang diinginkan oleh pemilik uang tersebut. 16
Stability of value (stabilitas nilai atau harga). Uang harus memiliki stabilitas nilai yang tinggi, yaitu suatu kestabilan atau ketetapan nilai atau harga walaupun bukan sesuatu hal yang mustahil masih mempunyai kemungkinan untuk berfluktuasi, tetapi harus diusahakan agar kemungkinan tersebut sekecil mungkin. Sebab jika nilai atau harga uang selalu berubah-ubah akan menimbulkan kesulitan sehubungan dengan fungsinya sebagai media pertukaran, pengukur nilai maupun fungsi baku moneter lainnya. Dengan kata lain nilai uang adalah netral, tidak terpengaruh oleh bahan bakunya.
Portability (bentuknya simpel), hal ini ditujukan agar uang dapat mudah dibawa-bawa, meskipun dalam jumlah yang besar. Dalam perkembangan perekonomian modern, uang logam dianggap belum memenuhi persyaratan ini. Karena itu kemudian muncul uang kertas yang dianggap lebih praktis untuk dibawa dalam jumlah besar sekalipun. Bahkan kemudian muncul pula uang giral seperti giro, cek, kartu kredit dan lain-lain yang lebih efisien lagi. Akan tetapi penggunaan uang kertas ternyata mengabaikan syarat-syarat yang lain sehingga mudah sekali mengalami fluktuasi nilai.
Durability (tahan lama). Artinya adalah uang secara fisik harus tahan lama dan tidak mudah untuk tujuan pemakaian jangka panjang. Sebab pada dasarnya baik uang logam maupun uang kertas dibuat untuk dipergunakan dalam transaksi berkali-kali dan jangka panjang. Sehingga harus tahan lama.
Difficult to imitate (sukar dipalsu). Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan nilai uang. Sebab jika uang mudah ditiru atau dipalsu akan menimbulkan kecenderungan atau kemungkinan munculnya dua jenis uang yang berbeda dengan nominal yang sama, yaitu good money (uang baik) atau uang asli dan bad money (uang buruk) atau uang palsu. Sehingga berlakulah Hukum Gresham.17
Divisible to small units (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil). Maksudnya uang harus mudah untuk ditentukan perbandingannya dalam satuan-satuan kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses transaksi. Ini pula yang menjadi kelebihan relatif uang kartal dibanding dengan sistem pertukaran barang secara langsung. Sebab meskipun dalam transaksi yang paling kecilpun dapat dipergunakan.
Suplainya elastis. Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi.
Continuity, yaitu dalam pemberlakuannya tidak terlalu sering mengalami pergantian. Sebab hal tersebut akan menimbulkan keraguan dalam masyarakat yang menggunakannya.
Mudah disimpan. Syarat ini erat kaitannya dengan motif precauntionary (berjaga-jaga), untuk penundaan kebutuhan dimasa yang akan datang dan kebutuhan yang sifatnya tidak terduga. Juga terkait dengan keamanan uang itu sendiri.18
Meskipun emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang, tetapi menurut al-Ghazali hal tersebut bukanlah sebuah keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas atau perak, tetapi pemerintah harus dapat menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya.

D. Nilai Uang
Pada uraian di atas telah disebutkan bahwa uang adalah “benda” atau “barang” Yang karena memenuhi persyaratan tertentu berfungsi utama sebagai alat transaksi. Meskipun demikian di kalangan ekonom terdapat silang pendapat apakah uang termasuk benda ataukah tidak. Menurut Adam Smith, John Stuart Mill dan David Richardo uang adalah benda sama seperti benda lainnya, hanya saja ia telah berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan dari kalangan numismatic menolak pendapat ini. Menurut mereka terdapat perbedaan antara uang dengan benda pada umumnya di mana nilai benda ditentukan oleh benda itu sendiri. Dengan kata lain benda memiliki nilai riil, sedangkan uang tidak memiliki nilai riil. Nilai yang terkandung dalam uang lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksogen, yaitu permintaan masyarakat terhadapnya sebagai alat tukar yang memfasilitasi barang-barang lain yang menjadi obyek suatu transaksi. Pernyataan ini diperkuat dengan bukti bahwa nilai uang dari waktu ke waktu cenderung fluktuatif.19 Jika demikian halnya timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan nilai uang ?
Dalam hal ini Murtada Muttahari menjelaskan bahwa nilai sebuah mata uang terkait erat dengan wujud uang itu sendiri. Hal demikian dikarenakan wujud suatu barang sangat menentukan nilai dari barang itu sendiri. Menurutnya uang memiliki beberapa kategori wujud, yaitu; wujud hakiki (real existence), Wujud Zihni (mental existence), dan wujud relatif (relative existence).20 Real existence bagi mata uang ditunjukkan oleh bahan pembuat uang itu sendiri. Seperti emas, perak, tembaga, kertas dan lain-lain. Nilai uang yang ditunjukkan oleh real existence ini disebut dengan nilai intrinsik atau nilai barang. Sedangkan mental existence mata. uang ditunjukkan oleh nilai atau harga uang terhadap barang-barang lain.21 Misalnya seratus rupiah sama nilainya dengan dua buah jarum tangan. Dalam hal ini nilai uang berbanding terbalik dengan nilai barang. Maksudnya adalah jika nilai uang menguat maka nilai barang mengalami penurunan, sebaliknya jika nilai uang melemah maka nilai barang mengalami kenaikan. Yang demikian dikenal dengan asas Das reziproke preisnieau. Karena semua harga dinyatakan dengan satuan uang, nilai uang dapat dilihat dari tingkat harga pada waktu tertentu (was wir geldwert nennen ist eine reflefortellung, die sich bidet aus allen uns benkann ten preisen)22. Nilai uang yang ditunjukkan oleh mental existence ini adalah nilai nominalnya, yaitu nilai yang tertera pada mata uang. Di sini dibedakan antara nilai obyektif dan subyektif. Nilai obyektif menunjukkan nilai tukar uang dengan barang-barang lain, sedangkan nilai subyektif adalah nilai yang terkandung dalam uang sebagai subyek ekonominya. Sementara itu wujud relatif dari uang ditunjukkan oleh perbandingan nilai suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Misalnya sepuluh ribu Rupiah sama nilainya dengan satu US$. Nilai mata uang yang ditunjukkan oleh relative existence of money ini disebut dengan nilai tukar mata uang (foreign real exchange).
Karena uang menurut al-Ghazali hanya dibuat sebagai standar harga barang dan alat tukar, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik. Atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh real existencenya dianggap tidak pernah ada.23 Uang yang terbuat dari emas dengan nilai nominal satu US$ sama nilainya dengan uang kertas dengan nilai nominal yang sama. Sehingga seolah-olah nilai emas bahan uang tersebut sama dengan kertas bahan uang dengan nominal yang sama, atau dapat dikatakan nilai emas dan kertas tersebut dianggap tidak pernah ada. Ia beralasan jika uang memiliki nilai intrinsik, maka tidak akan dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatnya. Setiap barang mungkin diperlukan bendanya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Tetapi uang tidak diperlukan bendanya dalam arti yang menjadi motif permintaannya adalah kemampuan daya beli yang terkandung di dalam uang itu.24 Anggapan al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik ini nantinya terkait erat dengan permasalahan permintaan terhadap uang, riba dan jual beli mata uang.
Selain ketiga nilai di atas dalam istilah ekonomi konvensional juga dikenal adanya nilai waktu uang (time value of money) yang menyatakan: A Dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return.25 Konsep ini didasarkan pada dua macam asumsi, yaitu pertama, apa yang disebut dengan presence of inflation yang mengasumsikan bahwa keadaan inflasi terhadap nilai uang selalu terjadi. Karena itu nilai uang masa sekarang dianggap lebih besar daripada nilai uang di masa yang akan datang meskipun dengan nominal yang sama. Kedua, preference present atau keadaan di mana orang cenderung untuk memilih mengkonsumsi pada masa sekarang (present consumption) daripada masa yang mendatang (future consumption) meskipun seandainya tingkat inflasi adalah nol atau tidak terjadi. Sehingga penundaan konsumsi menuntut adanya kompensasi.26
Islam tidak mengakui konsep time value of money, karena hal itu mendorong pada terjadinya praktek riba (sebagaimana akan dijelaskan nanti). Sebagai gantinya Islam mengajukan konsep economic value of time, artinya yang berharga adalah waktu itu sendiri. Karena itu praktek harga tangguh-bayar (bai’muajjal, deffered payment) dengan menerapkan harga tanguh yang lebih tinggi dari harga tunai (cash) diperbolehkan.27 Sebab yang menjadi alasan dalam praktek tersebut bukan karena nilai waktu uang, melainkan disebabkan semata-mata oleh tertahannya hak si penjual barang. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:
Misalnya si A memiliki barang seharga Rp. 1000,- dan jika diperdagangkan akan memperoleh keuntungan Rp. 100,- dalam setiap transaksi. Dalam perhitungan sesuai dengan kebiasaan ia dapat menjual barang tersebut rata-rata tiga kali dalam satu minggu. Artinya keuntungan yang ia peroleh sebesar Rp. 300,- per minggu. Jika kemudian si B membeli barang tersebut dengan cara penagguhan pembayaran selama satu minggu, itu berarti hak si A untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300,- tertahan. Karena itu wajar jika dia membebankan hak keuntungan tersebut pada si B yang membeli secara tangguh-bayar.
Jika dilihat sekilas tidak ditemukan perbedaan antara konsep value time of money dalam ekonomi konvensional dengan konsep bai’ muajjal dalam Islam. Tetapi sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya, yaitu pertama, akad bai’ muajjal disandarkan pada obyek berupa sektor riil, yaitu melalui transaksi jual-beli barang nyata yang dapat menimbulkan nilai tambah ekonomis (economic value added). Sedangkan dalam value time of money nilai tambah tersebut dapat lahir dari uang itu sendiri, misalkan dalam pinjam-meminjam dengan menerapkan bunga. Kedua, tertahannya hak si penjual yang telah melaksanakan kewajiban dengan menyerahkan barang atau jasa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.28

E. Fungsi Uang
Paparan di atas telah menjelaskan bahwa beberapa fungsi uang antara lain adalah sebagai alat tukar, alat pengukur nilai barang, alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat pembayaran tunda. Dalam hal ini al-Ghazali menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang. Fungsi-fungsi tersebut adalah :
1. Qiwam ad-dunya
2. Alat at-tabadul
3. Sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain.29
Fungsi uang sebagai qiwam ad-dunya, artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Al-Ghazali mengibaratkan uang dengan sebuah cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi mampu mencerminkan warna-warna yang lain.30 Demikian pula dengan uang, sebenarnya tidak memiliki nilai sendiri tetapi dapat menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang yang lain. Fungsi ini juga menghapus kesulitan-kesulitan yang timbul dalam barter, yaitu dalam hal penentuan perbandingan nilai barang yang akan ditukar. Al-Ghazali menyebut bahwa uang laksana hakim yang adil atau hakim mutawasit.31 Maksudnya tidak lain adalah uang dapat dijadikan standar yang jelas dalam menentukan nilai barang yang berbeda. Menurut Muhammad Abduh ini pula yang menjadi tujuan dari pencetakan uang.32 Misalnya satu kilogram beras nilainya sama dengan satu setengah kilogram gandum. Hal ini dapat diketahui dengan jelas apabila dinyatakan dalam satuan nilai uang, misalnya tiga ribu rupiah. Dalam ekonomi konvensional fungsi ini disebut dengan measure of value. Sedangkan fungsi uang sebagai alat at-tabadul atau al-mu’awidah, adalah bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan medium of exchange. Fungsi ini terkait dengan fungsi yang pertama. Dengan diketahuinya perbandingan nilai atau harga antara barang-barang yang akan dipertukarkan maka barang-barang tersebut dapat diwakili oleh uang dalam penyerahannya.
Uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan tertentu. Sebenarnya fungsi ini adalah penjabaraan dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Karena itu dinyatakan “uang membeli barang dan barang tidak membeli uang.”33 Sebagai contoh, jika seseorang memiliki sepotong pakaian, maka yang ia miliki hanyalah sepotong pakaian tersebut. Tetapi jika ia memiliki uang seharga uang tersebut, maka ia memiliki uang sekaligus dapat membeli pakaian itu dengan uang yang dimiliki dan dapat juga membeli barang lain yang senilai.34
Fungsi-fungsi uang menurut al-Ghazali sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari konsep dasarnya mengenai uang itu sendiri, yaitu uang semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi. Hal ini juga terkait dengan konsep nilai uang.

F. Problematika Riba
Inilah permasalahan pelik dan kontroversial dalam pembahasan ekonomi Islam. Riba yang dalam bahasa arab berasal dari akar kata r-b-w memiliki arti tambahan, bertambah, tumbuh, menjadi besar,35 tambahan yang dimasukkan 36, tambahan atas modal37 tambahan atas pinjaman pokok38 dan batasan-batasan lain yang searti. Definisi riba secara terminologis terdapat banyak versi, salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh al-Jurjani dalam at-Ta’rifat, yaitu: “suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses transaksi yang disyaratkan bagi salah satu pihak yang mengadakan transaksi tersebut”.39 Dengan kata lain riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang batil.40
Ketentuan hukum riba sendiri telah jelas dalam nas al-Quran, as-Sunnah maupun konsensus ‘ulama. Secara eksplisit larangan riba terdapat dalam al-quran surat al-Baqarah ayat 275, 278-279, ar-Rum 39, an-nisa 160-161 dan Ali ‘Imran 130.41 Sedangkan larangan terhadap riba dalam hadis di antaranya diriwayatkan oleh Jabir:
“Rasulullah Saw telah melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya serta saksi-saksinya. Dan beliau berkata: “mereka semua sama”42
Tiga ratus lima puluh tahun sebelum Masehi Aristoteles43 telah menyinggung masalah riba. Dia menyatakan:
“penimbunan kekayaan sangat dipermudah dengan adanya uang. Uang yang semula berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai menurut sifatnya tidak dapat menghasilkan uang lagi. Uang tidak dapat beranak uang.Uang yang diterima kreditur dari uang yang dipinjamkan bukanlah disebabkan oleh nilai ekonomi, tapi dari tindakan yang merugikan debitur. Jadi uang tidak dapat menjadi sumber kehidupan (fonds vitae), dalam arti uang tidak dapat menghasilkan uang.”44
Bahkan larangan ini juga berlaku bagi umat-umat terdahulu. Misalnya kitab Taurat (Torah) melarang kaum Yahudi melakukan praktek riba. Demikian pula dalam Bibel terdapat larangan meminjamkan uang kepada orang lain dengan disertai bunga. Selama berabad-abad ketentuan ini berlaku, terlebih setelah mendapat legitimasi dari pihak Gereja.45
Pada tahun 789 M Hukum Adat di sebagian besar kawasan eropa secara resmi memasukkan tindakan membungakan uang sebagai kejahatan. Hukum tersebut berlaku sampai pada awal tahun 1590-an sebelum akhirnya pada tahun 1593 mulai terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik modal, tuan tanah bahkan raja. Pelanggaran paling fatal dilakukan oleh kepala gereja, Pope Pious IX (1792-1878) pada tahun 1860. Pada akhir abad pertengahan seiring masa renaissance gerakan menentang larangan bunga semakin deras. bahkan setelah peristiwa revolusi Perancis, negara tersebut memasukkan penolakannya terhadap larangan tersebut dalam Konvensi Nasionalnya.46
Dalam Islam sendiri sejarah telah mencatat bahwa di kalangan semua mazhab fiqh yang ada telah mencapai suatu konsensus bahwa riba yang diharamkan dalam al-quran meliputi semua bentuk dan variannya. Namun setelah era post-kolonial yang melanda hampir semua negara muslim di seluruh penjuru dunia, serta dominasi pasar finansial internasional oleh sistem Barat yang notabene berbasis bunga, muncul kontroversi dalam hal penentuan substansi riba dan aplikasinya dalam dunia ekonomi.47 Dalam hal ini perdebatan setidaknya terdapat pada masalah riba yang bagaimana yang dilarang dalam al-quran dan apakah bunga (interest, usury) tergolong riba ataukah bukan. Pada kasus pertama mayoritas ulma setuju bahwa yang dmaksud dengan riba dalam al-quran merujuk pada riba jahiliyah, yaitu riba atas pinjaman yang disepakati pada awal transaksi pinjam-meminjam.48 Meskipun demikian sebagian yang lain memasukkan semua jenis riba.49
Sedangkan kasus kedua menimbulkan perdebatan yang lebih seru seputar apakah bunga bank termasuk riba ataukah bukan. Secara garis besar pendapat yang ada terbelah menjadi dua, antara yang menyatakan “ya” dan yang menganggap “tidak.” Tentu saja perbedaan tersebut disertai dengan konsekuensinya masing-masing. Bagi yang beranggapan bahwa substansi riba tidak mencakup bunga, mengemukanan argumen yang pada intinya berpendapat bahwa bunga yang diberikan oleh institusi keuangan pada masa sekarang ini berbeda dengan riba yang dipraktikkan pada masa jahiliyah. Karena itu perlu adanya interpretasi baru tentang riba. Sejalan dengan itu mereka mencoba memberikan interpretasi sebagai berikut:
Pertama, bahwa yang dimaksud dengan riba dalam al-quran adalah riba dalam bentuk bunga yang berlipat ganda (usury). Sedangkan bunga dengan tingkat rendah (interest) tidak dilarang. Pernyataan ini didasarkan pada kalimat “ad’afan Muda’afah” dan “La tazlimun wa la tuzlamun” yang terdapat dalam al-Quran. Mereka menjelaskan bahwa istilah tersebut yang berarti “berlipat ganda” dan “janganlah berbuat aniaya” yang merupakan batasan sangat tegas dari al-quran mengenai jenis riba yang dilarang. Dengan demikian bunga yang tidak berlipat ganda, sebagaimana yang diterapkan oleh institusi keuangan modern, tidak dikategorikan sebagai riba. Para pendukung pendapat ini antara lain Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, penterjemah al-quran ternama dari Pakistan.50 Mereka merujuk pada pendapat para ulama klasik, antara lain Ibn Jarir at-Tabari (w. 310 H) yang menyatakan bahwa riba dalam al-Quran adalah riba yang berlipat dua sampai empat kali, inilah yang disebut dengan riba jahiliyah. Imam ar-Razi (w. 606 H) dan Baidlawi (w. 685 H) juga menyatakan hal yang senada. Menurut ar-Razi masyarakat pada masa jahiliyah biasa meminjamkan uang mereka dengan motif untuk mendapatkan tambahan (riba) setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkannya. Pada saat jatuh tempo pelunasan mereka akan menagih uangnya dan jika si peminjam tidak dapat membayar maka waktu pinjaman akan diperpanjang tetapi dengan konsekuensi harus mau memberikan sejumlah premi sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran tersebut.51 Demikian seterusnya sehingga jumlah pinjaman semakin besar sehingga pihak peminjam dizalimi.52
Kedua, pendapat yang menggunakan asumsi dasar bahwa pada masyarakat Arab jahiliyah khususnya dan masyarakat Barat di abad pertengahan, terdapat dua macam pinjaman dilihat dari sifatnya. Yaitu pinjaman yang disebut dengan mutuum dan comodatum. Mutuum adalah pinjaman yang habis untuk dikonsumsi, misalnya susu, uang dan lainnya. Sedangkan comodatum adalah pinjaman yang tidak akan habis dikonsumsi seperti meminjam rumah, kuda (sarana transportasi). Dalam istilah ekonomi biasa digunakan istilah pinjaman konsumtif untuk menyebut mutuum dan pinjaman produktif untuk pinjaman comodatum. 53
Atas dasar asumsi inilah mereka berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan riba yang dilarang dalam al-quran adalah bunga pinjaman yang digunakan untuk tujuan konsumtif. Dengan demikian bunga pinjaman yang digunakan untuk tujuan yang produktif diperbolehkan. Praktek riba jahiliyah sebagaimana disinyalir dalam al-quran yang bersifat menzalimi tidak lain digunakan untuk tujuan konsumtif. Karena itu meskipun seseorang melakukan pinjaman dengan menerapkan bunga, selama itu untuk tujuan yang produktif, maka tidak dikategorikan sebagai pinjaman ribawi.54
Argumen yang membedakan antara riba dengan bunga di atas mendapatkan sanggahan dari para pemikir dan pembaharu Islam pada umumnya yang mempunyai pendapat sebaliknya. Umar Chapra menolak argumen yang membedakan istilah interest (bunga lunak) sebagai riba yang tidak dilarang dan usury (bunga tinggi) adalah bunga yang dilarang dalam al-quran. Menurutnya upaya yang bertujuan menciptakan suatu perbedaan antara keduanya justru akan menimbulkan problem konseptual yang cukup serius. Ia menandaskan bahwa suku bunga ditentukan oleh kekuatan pasar (supply dan demand, penawaran dan permintaan), laju inflasi tingkat resiko investasi dan faktor-faktor lain, sehingga memiliki rentang fluktuasi yang dapat berubah tinggi-rendahnya setiap saat dan sulit diprediksi. Kondisi ini tentu sulit untuk menentukan kapan bunga dikategorikan sebagai interest atau usury. Karena itu jika interest tidak dilarang, maka mestinya usury juga harus diperbolehkan. Yang demikian berarti pengingkaran terhadap hukum-hukum al-quran.55
Sementara itu Mannan menolak asumsi yang menyatakan bahwa riba yang dimaksud dalam al-quran adalah tambahan atas pinjaman konsumtif, sehingga bunga pinjaman produktif diperbolehkan karena tidak termasuk riba. Dalam sanggahannya dia menyatakan tidak tepat menyatakan bahwa pinjaman masyarakat Arab pra-Islam tidak diberikan untuk tujuan produktif. Sistem mudarabah yang dipraktekkan antar pedagang adalah bukti nyata bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk tujuan produktif. Kenyataannya pembedaan pinjaman menjadi produktif dan konsumtif hanyalah sebatas tingkatan kuantitas saja tetapi menimbulkan ekses yang sama. Jika pinjaman konsumtif diharamkan dengan alasan membahayakan konsumen, maka pinjaman untuk tujuan produksi pada akhirnya juga merugikan pihak konsumen. Sebab ia merupakan tambahan atas produksi yang pada mulanya menjadi beban produsen, tetapi untuk menutupi beban tersebut biasanya produsen akan mengalihkan beban tersebut kedalam harga yang mahal.56 Sehingga pada akhirnya lagi-lagi konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Lebih dari itu hingga turunnya ayat pelarangan riba, masyarakat belum mengenal dikotomi pinjaman menjadi produktif dan konsumtif.57
Dalam padangan al-Ghazali para pelaku riba tergolong kedalam kelompok kufur nikmat.
“Dan semua orang yang melaksanakan transaksi riba atas dirham dan dinar sesungguhnya telah kufur nikmat. Sebab dirham dan dinar diciptakan hanya untuk (perantara) barang-barang lain, bukan untuk kedua benda itu sendiri. Karena dinar dan dirham tidak diperlukan bendanya.” 58
Dia juga menyatakan bahwa riba hanya mungkin terjadi dalam makanan pokok dan uang. 59 Tetapi pengertian ini dapat diperluas dengan menganalogikan jenis-jenis barang lain. Senada dengan pendapat mayoritas ulama, al-Ghazali mengklasifikasikan riba kedalam dua bentuk, yaitu riba fadl dan riba nasi’ah. Dalam kaitannya dengan uang, riba nasiah dapat terjadi dalam proses tukar menukar uang yang sejenis yang tidak tunai atau saling serah terima dalam satu majlis. Jual-beli dinar yang sudah resmi menjadi mata uang dengan cara nasa’ (tangguh) diharamkan.60 Sedangkan riba fadl terjadi dalam tiga bentuk, yaitu jual-beli uang dengan kualitas yang berbeda, jual beli antara uang yang rusak dengan yang utuh dan dalam jual beli uang yang terbuat dari bahan campuran emas dan perak yang tidak dapat diketahui secara pasti kadar kandungan emasnya.61 Untuk yang ketiga ini dikecualikan jika mata uang yang terbuat dari bahan campuran emas dan perak tersebut merupakan mata uang resmi negara. Alasan lain al-Ghazali dalam mengharamkan riba yang terkait dengan uang didasarkan pada motif dicetaknya mata uang itu sendiri, yaitu:
1. Uang diciptakan tidak mempunyai tujuan apa-apa selain tujuan yang melekat pada mata uang itu sendiri, yaitu sebagai alat tukar dan standar nilai barang. Sehingga perbuatan riba dengan tukar menukar uang yang sejenis adalah tindakan yang keluar dari tujuan penciptaan uang dan dilarang oleh agama. Demikian pula tindakan menimbun uang diharamkan karena menghilangkan fungsi uang.
2. Karena tujuan penciptaan uang adalah sebagai alat tukar dan standar nilai barang, maka ia tidak dapat diperlakukan sebagaimana barang komoditas lainnya.62
Hal yang seringkali dilupakan adalah bahwa penghapusan riba dari sistem ekonomi Islam bukan merupakan tujuan final, melainkan hanya sebatas faktor antara untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu terwujudnya dan terlaksanakannya sistem ekonomi Islam secara utuh.63 Riba dihapus dengan cara yang memadai hanya dalam konteks restrukturisasi tuntas perekonomian masa kini menuju corak Islam. Dengan kata lain menyamakan ekonomi Islam dengan ekonomi anti riba atau pengahapusan riba akan serta-merta mewujudkan ekonomi Islam adalah salah. Pernyataan demikian barangkali benar dalam masa transisi. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya, yaitu jika ekonomi Islam telah terlembagakan sedemikian rupa, maka secara otomatis riba akan hilang dengan sendirinya.64

G. Larangan Money Hoarding
Dalam konsep Islam, uang adalah benda publik yang sangat penting perannya dalam perekonomian masyarakat. Karena itu ketika uang ditarik dari sirkulasinya, maka ia akan kehilangan fungsi pentingnya tersebut. Praktek menimbun uang dalam Islam disebut dengan istilah kanz al-mal dan dalam istilah ekonomi konvenional disebut dengan money hoarding atau kadang-kadang cukup disebut dengan hoarding, yaitu keinginan seseorang untuk menahan uang tunai.65 Istilah ini seringkali dikacaukan dengan ihtikar. Sebab ihtikar adalah penimbunan barang-barang lain selain emas dan perak, biasanya berupa kebutuhan pokok masyarakat atau kebutuhan vital yang lain.66 Menurut al-Ghazali larangan ihtikar bersifat mutlak dan terkait dengan dua aspek, yaitu jenis harta yang ditimbun dan waktu penimbunan. Jenis-jenis harta yang diharamkan ditimbun adalah makanan pokok. Sedangkan jenis harta yang lain, meskipun dapat dimakan menurutnya masih diperdebatkan oleh ulama. Sedangkan waktu yang dilarang menurutnya tidak terbatas pada keadan tertentu, akan tetapi lebih tegas lagi larangan berlaku pada saat masyarakat sangat membutuhkan sedangkan persediaan bahan makanan pokok di pasaran sangat terbatas, sehingga akan menimbulkan bahaya (kelaparan) bagi masyarakat luas.67 Sementara itu ibn Qudamah menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut ihtikar, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, jika barang yang ditimbun itu merupakan komoditas yang dibeli dari tempat atau wilayah yang sama dengan tempat penimbunan. Sedangkan menimbun barang-barang impor tidak termasuk dalam kategori ihtikar. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa penimbunan barang-barang lokal dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat setempat. Sedangkan barang-barang impor tidak menimbulkan dampak demikian. Kedua, barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok yang menjadi kepentingan umum. Ketiga, tindakan penimbunan tersebut secara nyata menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Untuk ketentuan yang ketiga ini hanya akan terjadi dalam dua kondisi, yaitu jika dilakukan dinegara atau wilayah yang sempit dan dilakukan pada masa-masa sulit.68
Kedua praktek tersebut, baik ihtikar maupun kanz al-mal sama-sama dilarang oleh nas al-Quran dan hadis. Hadis yang melarang praktek ihtikar antara lain dalam riwayat Bukhari sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda:
“Yang melakukan penimbunan (harta) hanyalah orang-orang yang bersalah.” 69
Sedangkan larangan penimbunan uang (kanz al-mal, money hoarding) terdapat dalam firman Allah:
“Dan barang siapa menimbun emas dan perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka akan siksa yang teramat pedih.”70
Dalam ayat tersebut digunakan istilah za-zahab (emas) dan al-fiddah (perak). Istilah az-zahab dan al-fiddah pada ayat di atas dipahami sebagai mata uang yang berlaku pada saat ayat tersebut diturunkan. Sehingga larangan penimbunan emas dan perak diartikan sebagai larangan penimbunan uang.71 Penjelasan ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
Pertama, mantuq ayat tersebut memberikan ancaman terhadap dua macam tindakan, yaitu menimbun harta dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan kedua macam perbuatan tersebut, baik sekaligus maupun salah satu dari keduanya tetap diharamkan. Al-Qurtubi menyatakan: “Apabila seseorang tidak menimbun (harta) namun dia tidak mau berinfaq di jalan Allah maka tetap termasuk di dalamnya.”72 Istilah kanz adalah lafaz yang secara jelas dapat diartikan menurut arti bahasanya. Sesuai dengan prinsip pemaknaan istilah-istilah dalam al-Quran yang menyatakan bahwa lafaz dapat diartikan dengan dua macam cara, yaitu dengan makna bahasanya saja atau dengan meminjam penafsiran yang telah ditetapkan oleh syara’. Ini berlaku terhadap lafaz yang memang sudah ditetapkan maknanya secara syar’i. Sedangkan istilah kanz tidak ditemukan penjelasannya. Sehingga diartikan dengan arti bahasa saja. Kanz (menimbun), kanz al-mal (menimbun harta). Kedua, at-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili menyatakan bahwa menimbun emas (dinar) hukumnya haram sekalipun itu dilakukan oleh orang yang hidup dari hasil sedekah dan tidak mempunyai kewajiban membayar zakat. Ketiga, terhadap ayat yang melarang tindakan penimbunan harta tersebut, sebagaimana dilansir oleh imam Bukhari, terdapat perbedaan tentang kepada siapa larangan tersebut ditujukan. Mu’awiyah berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada ahli kitab. Bukan kepada umat Islam. Sedangkan Abu Zar berpendapat larangan tersebut diturunkan kapda ahli kitab sekaligus kepada umat Islam. Akan tetapi dengan memperhatikan riwayat-riwayat lain nampaknya pendapat Abu Zar lebih dapat diterima. Dan yang lebih penting lagi perbedaan pendapat tersebut tidak menghilangkan esensi larangan dalam ayat tersebut.73 Doktor Isa Abduh menjelaskan bahwa alasan keharaman perilaku menimbun ini karena dikhawatirkan dapat menyebabkan pelakunya terperosok kepada jurang riba.74
Menurut al-Ghazali alasan pelarangan menimbun uang adalah karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam uang. Sebagaimana disebutkan al-Ghazali tujuan dibuatnya uang adalah agar Ia beredar dalam masyarakat sebagai sarana dalam sebuah proses transaksi dan bukannya untuk dimonopoli oleh segolongan orang tertentu. Dia mencontohkan bahwa uang seperti seorang hakim yang adil yang mempunyai tugas untuk memutus perkara yang terdapat dalam masyarakat luas jika hakim tersebut dipenjara maka ia tidak akan dapat melaksanakan fungsinya menjaga keadilan dalam masyarakat, sehingga kezaliman merajalela.75 Ini sama dengan uang yang apabila ditarik dari sirkulasi dan ditimbun oleh seseorang maka akan berdampak buruk bagi perekonomian. Sebab dengan demikian jumlah uang beredar (JUB) akan berkurang yang berakibat berkurangnya jumlah pendapatan masyarakat. Padahal besar-kecilnya pendapatan sangat mempengaruhi tingkat kemampuan menghasilkan produksi. Jika tingkat pendapatan rendah maka kemampuan produksi juga rendah. Selain itu dengan sedikitnya JUB mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini karena JUB tidak seimbang dengan jumlah barang komoditas yang tersedia, sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga. Bagi produsen ni juga akan berpengaruh bagi kegiatan produksi yang akan terus merugi akibat minimnya jumlah barang yang terbeli. Akibatnya akan timbul pengangguran dalam jumlah besar. Jika sudah demikian akibatnya sudah dapat diprediksi, yaitu menurunnya tingkat perekonomian secara makro.76
Dampak buruk dari tindakan menimbun harta (uang) juga dapat dilihat dari timbulnya inflasi.77 Dalam hal ini teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang beredar dengan stok barang yang tersedia dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dan berbanding terbalik. Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah stok barang yang tersedia, maka akan terjadi inflasi. Sedangkan jika jumlah beredar lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan jumlah barang, maka yang terjadi adalah sebaliknya, deflasi. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus ditangani secara serius, sehingga untuk mempertahankan stabilitas harga dan nilai uang secara proporsional harus dipertahankan pula suatu kondisi di mana jumlah uang beredar dengan jumlah stok barang yang ada di pasar selalu seimbang. Penimbunan uang yang dilakukan oleh para spekulan akan berdampak buruk langsung terhadap berkurangnya jumlah uang beredar. Sebab uang yang tertahan sama saja tidak ada, dalam arti tidak terhitung dalam peredaran, maka timbullah inflasi.78
Suatu tindakan dapat dikategorikan menimbun uang apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Antara lain sebagaimana disebutkan oleh imam Malik dalam suatu riwayatnya, bahwa yang termasuk dalam kategori penimbunan (kanz al-Mal) adalah harta (uang) yang tidak ditunaikan zakatnya. As-Sauri menegaskan bahwa harta yang ditunaikan zakatnya tidak termasuk tindakan menimbun meskipun disimpan di bawah tujuh lapis bumi. Dan harta yang nampak tetapi tidak ditunaikan zakatnya, termasuk tindakan penimbunan. ‘Umar ibn al-Khattab menyatakan bahwa tiap-tiap harta yang ditunaikan zakatnya tidaklah termasuk dalam kategori penimbunan meskipun ditanam di dalam bumi, dan harta yang tidak ditunaikan zakatnya tergolong dalam tindakan penimbunan yang kelak akan dikalungkan pada pemiliknya.79 Penting juga dibedakan kanz al-mal dengan istilah menabung (idkhar, saving). Perbedaannya terletak pada motif pelakunya. Pelaku penimbunan uang (kanz al-mal, money hoarding) menyimpan uang tanpa alasan apapun, atau dengan alasan spekulasi. sehingga tindakannya akan mengganggu stabilitas perekonomian. Sedangkan penabung mempunyai motif yang sifatnya untuk berjaga-jaga (precauntionary) terhadap kebutuhan jangka panjang atau yang tidak terduga. Pada saatnya uang yang ditabung akan kembali digunakan untuk melakukan transaksi secara wajar. Sehingga tindakan ini tidak akan mengakibatkan terhentinya roda ekonomi.

1 Berdasarkan studi sejarah, secara etimologis kata uang yang dalam bahasa asing disebut dengan money, munt atau moneta diperkirakan sangat mungkin berasal dari nama salah satu dewa Yunani yang bergelar Moneta. Asumsi ini diperkuat denga ditemukannya gantungan potongan-potongan logam dalam kuil pemujaannya di Yunani. Pada potongan-potongan tersebut tertera tulisan “moneta.” Lihat Abikusno Cokro Suyoso, Politik Moneter (Jakarta: Endang, 1952), hlm. 10. Sedangkan dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang. Antara lain naqd (jamak nuqud) yang dalam bahasa Inggirs diterjemahkan dengan coin (uang koin atau logam), specie (uang receh), cash dan ready money (uang kontan atau siap pakai). Istilah lain yang searti adalah fals (jamak fulus) diterjemahkan sebagai small coin (uang kecil) dengan ukuran 1/1000 dinar untuk ukuran Irak dan Yordania. Lihat J. Milton Cown (ed), A Dictionary of Modern Written Arabic, ed. 3 (Spoken Language Services Inc, 1971), hlm. 726 dan 990.
2 Al-Ghazali, Ihya, Vol IV, hlm. 88.
3 Dumairy, “uang dan Bank dalam Islam”, dalam M. Rusli Karim (ed), Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: P3EI FE UII dan Tiara Wacana Yogya, 1992) hlm. 113.
4 Al-Ghazali, Ihya, Vol. IV, hlm. 88.
5 Ibid, hlm. 89.
6 Lihat Mahmud Abu Saud, “Money Interest and Qirad”, dalam Khurshid Ahmad (ed), Studies in Islamic Economics (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 59.
7 Dikutip oleh Kaslan A. Tahir dalam, Pengantar Ekonomi Tentang Uang, Kredi, Bank (Jakarta: Gunung Agung, 1969), hlm. 29.
8 Al-Ghazali, Ihya, vol.3, hlm. 222.
9 Fuad Mohd. Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, cet. 1 (Bandung: Al-Maarif, 1961), hlm. 97.
10 Ibid, hlm. 15. Bandingkan dengan M. Manullang, Ekonomi Moneter, cet. 13 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 38-39.
11Kaslan A. Tohir, Pengantar, hlm. 16.
12Ibid.
13 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Ecomomics, ed. 15 (McGrawhill, inc, 1995), hlm. 480.
14 Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar, hlm. 286.
15 Al-Ghazali, Ihya, Vol. III, hlm. 222.
16 Dalam istilah ekonomi jasa dan barang dianggap sama saja. Jasa adalah barang yang abstrak. Karena itu seringkali dalam penyebutan istilah hanya digunakan kata “barang”, yang maksudnya juga mencakup jasa. Lihat Sjafruddin Prawira Negara, Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam, cet. 1 ( Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 138.
17 Penjelasan secara luas tentang hukum Gresham (Gresham Law) dapat dilihat dalam Markoem Soemitro, Fasal-fasal Ekonomi II; Masalah Keuangan, Kredit dan Bank, cet. 3 (Jakarta: Pradnjaparamita, 1961), hlm. 26.
18 Lihat Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 5-8. Bandingkan pula dengan Insukindro, Ekonomi Uang dan Bank, cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 11-12.
19 M. Manulang, Ekonomi, hlm. 43-44.
20 Murtada Mutahhari, Asuransi, hlm. 47-48.
21 Ibid.
22 Van Zwijndregt, Fasal-fasal Ekonomi II, alih bahasa Markoem (Jakarta: Pardnja Paramita, 1961), hlm. 12.
23 Murtada Muttahhari, Asuransi, hlm. 29.
24 Ibid.
25 Lihat Adiwarman Karim, Ekonomi, hlm. 36. Baca pula Dumairi “Uang dan Bank dalam Islam” dalam M. Rusli Karim (ed.), Berbagai, hlm. 114.
26 Adiwarman Karim, Ekonomi, hlm. 36.
27 Orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli dengan sistem tangguh-bayar adalah Zaid ibn Ali Zainal abidin ibn Husein ibn Ali ibn Abi Thalib. Lihat Syafi’i Antonio, Bank, hlm. 261.
28 Adiwarman Karim, Ekonomi,hlm. 38.
29 Al-Ghazali, Ihya,vol. IV, hlm. 88- 91.
30 Ibid, hlm. 89.
31 Ibid.
32 Asy-Syaikh Muhammad ‘Abduh, Tafsir al-Manar, cet. 3 (Beirut: Dar al-Fikr,tt), vol. 3, hlm. 108-109.
33 Al-Ghazali, Ihya, vol. 4, hlm. 89.
34 Ibid.
35 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest; A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Vol. 2 (E.J. Brill, 1996), hlm. 20. Bandingkan dengan Muhammad ‘Ali as-Sabuni, Rawai’ al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 383.
36 Shaikh Mahmud Ahmad, Economics of Islam; A Comparative Study, ed. 2, cet 4 (Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1968), hlm. 19.
37 Muhammad Akram Khan, Issues in Islamic Economics, ed. 1 (Lahore: Islamic Publications LTD, 1981), hlm. 39.
38 Ibid, hlm. 42.
39 ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, Kitab at-Ta’rifat, cet. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1988), hlm. 109.
40 Muhammad ‘Ali as-Sabuni, Tafsir, hlm. 383. Lihat pula Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, cet. I (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 73.
41 Ibid, hlm. 87-88.
42 Lihat Al-Imam Abi al-Husein Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, al-Jami’ as-Sahih, bab “La’ana ‘Akila ar-Riba wa Muwakkilih”, V:50 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hadis sahih riwayat Muslim.
43 Aristoteles atau Aristotle (384-322 SM) dianggap sebagai tokoh ekonomi kuno. Dia banyak menganalisa aktifitas ekspansi perdagangan pada masanya dan membuat statemen yang belakangan diikuti oleh hampir semua tokoh ekonomi konvensional, yaitu “kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan faktor-faktor atau sarana pemenuh kebutuhan tersebut tidak mencukupi, sehingga terjadi kelangkaan”. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran ekonomi konvensional. Mircea Eliade (ed.), The encyclopedia, artikel “Economics and Religion” (New York dan London: Macmillah Publishing Company, 1991), vol. V, hlm. 1. Selain itu dia juga mendiskusikan seputar nilai uang dan sistem ekonomi. Menurutnya uang memegang peranan penting dalam perekonomian sebagai unit of account, medium of exchange dan store of value. Dalam Nichomacean Ethics buku kelima dia membahas nilai-nilai alami dalam konteks keadilan dan hak-hak individu. Lihat Donald Rutherford, Routledge Ddictionary of Economics, cet. 1 (London & New York: Routledge, 1992), hlm. 17.
44 Komaruddin, Ensiklopedi Manajemen, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 894.
45 Seyyed Mahmood Taleqani, Islam and Ownership (Lexington: Mazda Publisher,1983), hlm. 104.
46 Ibid.
47 M. Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Pers bekerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 222.
48 Masyarakat Makkah jahiliyyah hidup dalam sistem ekonomi yang menindas, menghisap si miskin yang lemah, hidup dalam pola nepotism dan kesukuan serta riba adalah cirri khas mereka. Lihat Musa Asy’arie, Islam, hlm. 65. Selain itu seringkali terjadi tragedi kemanusiaan yang sangat keji, seperti pembunuhan anak perempuan dengan alasan takut pada kemiskinan ataupun sekedar gengsi. Lihat Fakhr ad-Din ar-Razi, at-Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), vol. VII, juz XIV, hlm. 245.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Abu Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Quran, Ali Muhammad al-Bijawi (ed.). Vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1972), hlm. 241.
52 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terjemahan M. Nastangin, cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm, 119.
53 Muhammad Anwar, Modelling Interest-free Economy; A Study in Macro-economics and Development (International Institute of Islamic Thought, 1987), hlm. 3.
54 M. Abdul Mannan, Teori, hlm. 120.
55 M. Umar Chapra, Masa depan, hlm. 222.
56 M. Abdul Mannan, Teori, hlm. 120
57 Ibid, hlm. 121.
58 Al-Ghazali, Ihya, vol. 4, hlm. 89.
59 Ibid. vol. 2, hlm. 70.
60 Menurut Chapra inti dari larangan riba nasiah ini terletak pada imlikasi penetapan keuntungan positif di depan pada suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu. Dia tidak membedakan apakah prosentase keuntungan itu sifatnya tetap ataupun berubah-ubah, apakah dibayarkan di depan ataukan setelah jatuh tempo, apakah suatu pemberian (hadiah) ataukah bentuk pelayanan yang ditetapkan sebagai persyaratan pinjaman. Lihat Umer Chapra, Sistem,hlm. 22.
61 Larangan riba fadl dimaksudkan untuk menjaga keadilan dalam transaksi serta menghindari tindakan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Ibid, hlm. 23-24.
62 Ibid, hlm. 29.
63 Syed Nawab Heidar Naqvi, Etika, hlm. 210.
64 Ibid, hlm. 157 dan 211.
65 Sobri, Ekonomi, hlm. 12.
66 Taqi ad-Din an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam (terj), cet. 4 (Surabaya: Risalah Gusti), hlm. 298.
67 Al-Ghazali, Ihya, vol. II, hlm. 74 –75.
68 Muhammad Faruq an-Nabhan, al-Ittijah al-Jama’i fi at-Tasyri’ al-Iqtisadi al-Islami,cet. 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984), hlm. 387.
69 Lihat al-Imam al-Hafiz Abi Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn al-‘Arabi at-Tirmizi al-Maliki, ‘Aridah al-Ahwazi bi Syarh Sahih at-Tirmizi, asy-Syaikh Jamal Mar’asyali (ed.). cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), I: 22, bab “Ma Jaa fi al-Ihtikar” hadis nomor 1267, Hadis riwayat at-Tirmizi dari Muhammad ibn Ishaq ibn Mansur dari Yazid ibn Harun dari Muhammad ibn ibn Ishaq dari Muhammad ibn Ibrahim dari Sa’id al-Musayyab dari Mu’ammar ibn ‘Abd Allah ibn Fudlah. Hadis Hasan Sahih.
70 Q. S 9: 34
71 Dalam hal ini ibn Taimiyyah tidak membedakan apakah pelakunya orang biasa secara sendiri atau bersama-sama, maupun para pejabat pemerintah. bahkan tindakan kanz al-mal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dianggap sebagai kejahatan besar yang berhak atas hukuman berat. Lihat al-Imam al-‘Alamah Taqiy ad-Din Ibn Taimiyyah, as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah, Abi Ya’la al-Quwaisiny Muhammad Amin ibn ‘Abd Allah ibn Hasan asy-Syabrawi (ed.), cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 48-49.
72 Dikutip oleh Taqi ad-Din an-Nabhani dalam Membangun, hlm. 278
73 Ibid, hlm. 278-282.
74 Lihat Isa ‘Abduh, Wad’ ar-Riba fi al-Binai al-Iqtisadi, cet. 1 (Kuwait: Dar al-Buhus al-‘Ilmiyah, 1973), hlm. 90.
75 Al-Ghazali, Ihya, Vol. IV, hlm. 89.
76 Taqi ad-Din an-Nabhani, Membangun, hlm. 276-277.
77 Sebenarnya inflasi dianggap sebagai indikakator bagi pertumbuhan negatif ekonomi suantu negara masih diperdebatkan. Pada awalnya memang terdapat anggapan bahwa inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat bersangkutan rendah. A.D. thirwal dan Barton adalah dua orang yang membangun proposisi yang menyatakan bahwa inflasi yang melebihi angka 10% per tahun mempunyai dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Tapi belakangan proposisi ini dipatahkan oleh Stanner yang melakukan penelitian terhadap 44 negara, terdiri dari 17 negara maju dan 27 negara berkembang untuk membuktikan kebenaran proposisi tersebut. Dalam penelitiannya ia menggunakan metode regresi non-linear yang bersifat kuadratik dengan menggunakan pasangan data tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan tahunan ekonomi dari tiap-tiap negara tersebut. Dari penelitiannya ia mendapatkan data bahwa negara-negara dengan inflasi rata-rata 4,2% per tahun mengalami pertumbuhan ekonomi 2,9% per tahun. Berturut-turut inflasi 8,2% pertumbuhan 3,6%, inflasi 14,6% pertumbuhan ekonomi 1,2% dan negara-negara yang mengalami hiper inflasi dengan tingkat inflasi di atas 50% per tahun mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,2% per tahun. Ia juga menggunakan model pengujian statistic dengan menggunakan data inflasi dan data tingkat pertumbuhan produk domestik bruto per kapita. Dari penelitian yang dilakukan ia menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi posistif dan signifikan antara data inflasi dengan data pertumbuhan ekonomi. Ia juga mendukung Hann (1990) yang menyatakan bahwa tidak ada teori yang menopang proposisi inflasi tingkat rendah bahkan zero inflation menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Lihat Sritua Arief, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia; Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi, cet. 1 (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 191-192.
78 M. Umar Chapra, Sistem Moneter Islam, terj. Ihwan Abidin Basri, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, 2000), hlm. 56.
79Ibn Kasir al-Quraisyi ad-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al-‘Azim (Beirut: Dar al-Fikr, tt), vol. II, hlm. 428.
80 Taqi ad-din an-Nabhani, Membangun, hlm. 277.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s